Cakupan Layanan

Bantuan hukum ksbsilandak mencakup seluruh perselisihan yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

Pelanggaran hak normatif seperti gaji tidak dibayar, lembur tidak dihitung, atau cuti ditolak.

PHK sepihak, PHK tanpa pesangon penuh, atau PHK diskriminatif karena aktivitas serikat.

Konflik perebutan hak serikat, representasi anggota, atau perundingan PKB.

Alur Penanganan Kasus

Datang atau hubungi kantor KSBSI. Ceritakan masalah Anda. Tim advokat akan menilai jenis perselisihan dan rekomendasi langkah terbaik.

KSBSI mendampingi negosiasi langsung dengan pihak pengusaha. Mayoritas kasus dapat diselesaikan di tahap ini dengan hasil lebih cepat.

Jika bipartit gagal, kasus dilanjutkan ke mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Landak dengan mediator resmi pemerintah.

Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, advokat KSBSI akan mendampingi persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial Landak.

Seluruh layanan bantuan hukum ini tersedia tanpa biaya untuk semua anggota ksbsilandak yang iurannya aktif. Daftar sekarang di halaman keanggotaan .